tegalinfo [dot] com - media bisnis dan informasi pantura

KEMISKINAN DAN JERAT HUTANG PUBLIK

“ Ya Allah, aku berlindung pada MU dari kemurungan dan kesusahan, dan aku berlindung kepada MU dari kemalasan, dan aku berlindung kepada MU dari ketakutan dan kekikiran, dan aku berlindung kepada MU dari tekanan hutang dan paksaan orang lain “

    Kemiskinan selalu menampakkan dirinya dengan wajah kemurungan dan kesusahan. Betapa tidak, sementara kebutuhan mendesak dan tak dapat ditangguhkan lagi, uang tak ada di kantong. Kehidupan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, bahkan ciri hidup adalah rasa butuh pada sesuatu yang dapat memenuhi keinginan untuk bertahan hidup secara biologis dan ketenangan hidup secara spiritual.
    Kemurungan dan kesusahan yang berkepanjangan pada akhirnya akan menimbulkan rasa malas dan frustasi. Dalam kondisi demikian seseorang sulit untuk berfikir rasional untuk merubah nasibnya. Segala teori dan model pemberdayaan tidak akan efektif, jika diaplikasikan pada masyarakat yang sudah terlanjur frustasi. Upaya pemberdayaan akan efektif jika sumber kemurungan dan kesusahan dihilangkan dulu. Maka, jadilah lingkaran  kemiskinan yang berputar seperti komedi putar yang tragis.
    Dalam kondisi murung, susah dan miskin, seseorang dapat dengan mudah ditekan dan dieksploitir oleh orang lain untuk berbagai kepentingan. Stomach can’t wait, kebutuhan perut tak bisa ditunda, akibatnya martabat, harga diri dan idealisme seseorang akan mudah terbang melayang karena tergadai oleh kebutuhan yang tak dapat dipenuhinya.  Idealisme politik yang tergadai oleh duit dalam pasar money politics, adalah hal nyata yang nyaris tak terbantahkan.
    Kemiskinan ibarat pohon dengan ujung akar yang tajam dan kuat menghunjam. Semakin besar hutang, maka semakin dalam pula rambatan akarnya dan semakin kokoh pohon kemiskinan itu. Jadi, untuk menghilangkan kemiskinan harus dipotong dulu akarnya dengan cara menghapus hutang dari neraca bangsa.
    Selama hampir empat puluh tahun negeri ini hidup dari pinjaman negara-negara lain dan institusi keuangan internasional seperti, IMF, World Bank, ADB serta jaringannya dalam berbagai rupa bentuk. Hutang yang selama ini dihaluskan oleh pemerintah orde baru sebagai dana pendamping pembangunan, telah terbukti justru menjadi penghambat pembangunan karena hampir setengah sumber keuangan negara habis untuk membayar bunga dan cicilannya saja.
    Selama tiga puluh dua tahun rakyat dibodohi  pembangunan semu dengan dana hutang luar negeri yang setengahnya telah dikorupsi dan ditelan raksasa-raksasa bisnis jadi-jadian yang sejatinya tak bermodal dan hanya pandai membobol berankas-berankas perbankan nasional yang juga korup. Ketika pohon korupsi itu tumbang, maka negara harus menguburnya dengan biaya seribu trilyun dalam bentuk dana talangan bagi menyelamatkan uang penabung kecil yang tak pernah hutang dan sebagai kursi roda perbankan nasional.
    Sayangnya, sebagai bangsa kita sepertinya tak pernah belajar dari pengalaman demi pengalaman. Ketika hutang luar negeri sudah tak populer lagi, pemerintah meriasnya sebagai obligasi atau pernyataan hutang pemerintah kepada publik, yang pada kenyataannya diborong pembeli luar negeri dengan berbagai cara. Pemerintah mengusir IMF, tapi kemudian mengundang yang lain.
    Hutang luar negeri sepintas nampak berbunga rendah, katakanlah mungkin hanya 5 % per tahun, tetapi karena jumlahnya yang kumulatif dan bunga yang eksponensial serta nilai mata uang rupiah yang selalu “kalah” oleh mata uang donor, maka setelah tiga dasa warsa berubah menjadi alat sedot raksasa yang menghisap keuangan negara dan bahkan kedaulatan politik bangsa.
    Ketidakadilan hutang luar negeri sangat kentara, antara yang diberikan kepada negara kaya dan negara-negara berkembang (eufimisme untuk menyebut negara miskin). Untuk negara miskin dengan alasan country risk, dipatok bunga antara 5 sampai 15 %. Sebaliknya untuk negara kaya, Jepang misalnya,  justru hanya dikenakan bunga antara 1,6  sampai 2, 5 % saja (Declan Hayes: Japan’s Big Bang).
    Akumulasi hutang, bunga dan kekalahan nilai tukar menjadi balon hutang raksasa yang meledak tahun 1997 dalam bentuk krisis moneter yang berdampak luas bagi rakyat miskin. Tragis, untuk membuat Pemerintah mampu membayar hutang luar negerinya, IMF menganjurkan penghapusan subsidi bagi rakyat miskin. Sementara itu repatriasi keuntungan operasi perusahaan asing ke negeri tuannya terus berlangsung. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, hasil korupsi dan pat gulipat konglomerat dibawa kabur ke luar negeri.
    Menjadi miskin memang rawan eksploitasi oleh yang kaya. Setelah habis-habisan diperas orang asing dan menjadi miskin, kini rakyat dieksploitasi oleh bangsa sendiri dalam bentuk eksploitasi hak-hak politiknya.
    Rakyat miskin adalah passport ajaib untuk jabatan-jabatan politik eksekutif dan legislatif. Visi penghapusan kemiskinan dan pengentasan pengangguran menjadi isu politik jabatan-jabatan publik.
    Mencoba berpikir rasional, bagaimana mungkin seorang politisi lokal akan menghapus kemiskinan dan pengangguran, sementara hampir dua periode pemerintahan negara tidak mampu menyelesaikannya.
    Masyarakat harus bersatu padu saling bantu membantu sesama saudaranya dan memberdayakan dirinya sendiri untuk dapat keluar dari kepahitan yang ditorehkan hutang (negara) masa lalu.
    Koperasi yang diandalkan sebagai soko guru ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan harus mereposisikan perannya dalam mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Perusahaan-perusahaan swasta nasional harus menjalankan filosofi corporate social responsibility.
    Para rekanan pemerintah agar menghentikan kolusinya, karena setiap rupiah yang mereka nikmati dengan cara menyuap  akan mengurangi jatah rakyat miskin. Tanpa kesadaran kolektif, kondisi tak akan pernah berubah. Jangan biarkan rakyat menderita terlalu lama, karena akibatnya tak terbayangkan.
    Presiden SBY pernah menyentil Muhammadiyah, bahwa kepemimpinan Muhammadiyah telah bergeser dari kepemimpinan para saudagar pada awal berdirinya menjadi kepemimpinan kaum cerdik cendekia yang didominasi kalangan perguruan tinggi.
    Pak Din Syamsudin merespon dengan legowo, dan menyatakan bahwa kesadaran pro ekonomi kerakyatan kebetulan memang sedang digerakkan oleh Muhammadiyah. Bagaimana dengan kita di Daerah? Pertanyaan ini mari kita jawab bersama dengan arif, bijaksana dan tidak saling menyalahkan. Karena, jika negara saja belum mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran, apalagi Muhamadiyah di Daerah. Mari kita mulai bersama, bukankah bangunan-bangunan besar juga dimulai dengan peletakan sebuah batu kecil?

Abdullah Moh Sungkar.